Barus, sebuah kota kecil di pesisir barat Sumatera, kembali menjadi perbincangan hangat di tengah wacana pemekaran Provinsi Sumatera Utara.
Kota tua yang pernah jaya di era Sriwijaya dan Samudera Pasai ini dapat diproyeksikan sebagai calon ibukota baru jika Sumatera Utara dimekarkan menjadi tiga provinsi. Wacana ini seharusnya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, sejarawan, hingga politisi daerah.
Rencana pemekaran Sumatera Utara menjadi tiga provinsi yakni Sumatera Timur, Sumatera Tenggara (Tabagsel), dan Sumatera Utara hasil pemekaran, membuka peluang Barus untuk kembali mengambil peran penting dalam peta pemerintahan. Sumatera Timur diproyeksikan beribukota di Medan, sementara Sumatera Tenggara di Padangsidimpuan. Sementara itu, Sumatera Utara yang tersisa dari hasil pemekaran membutuhkan ibukota baru yang strategis, bersejarah, dan representatif.
Barus memiliki nilai historis yang sangat kuat sebagai kota pelabuhan tertua di Nusantara. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kota ini telah dikenal dunia sejak abad ke-1 Masehi sebagai pusat perdagangan kapur barus dan rempah-rempah. Nama Barus tercatat dalam berbagai manuskrip Arab, India, hingga Romawi sebagai Baros atau Fansur. Potensi sejarah inilah yang membuat Barus memiliki keistimewaan tersendiri dibanding kota-kota lain di Sumatera Utara.
Dari sisi infrastruktur, Barus tergolong strategis karena berada di simpul tiga bandara penting. Bandara FL Tobing di Sibolga dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam. Bandara Silangit, yang saat ini berkembang pesat menjadi bandara internasional, berjarak sekitar dua jam dari Barus. Tak hanya itu, Bandara Hamzah Fansuri di Singkil, Aceh, juga menjadi akses udara terdekat menuju wilayah barat Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya.
Keunggulan Barus tidak berhenti di sana. Pelabuhan Barus yang sudah ada sejak era klasik dapat dihidupkan kembali sebagai gerbang laut Sumatera Utara bagian barat. Lokasinya memungkinkan konektivitas langsung ke Kepulauan Nias dan Pulau Banyak di Aceh Singkil. Potensi ini menjadikan Barus sebagai simpul transportasi laut yang penting jika ditetapkan sebagai ibukota.
Selain pelabuhan laut, Barus juga didukung jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah pegunungan.
Infrastruktur jalan yang terus diperbaiki dari tahun ke tahun membuat aksesibilitas ke Barus semakin mudah. Hal ini penting untuk mendukung fungsi ibukota provinsi yang membutuhkan koneksi cepat ke berbagai penjuru wilayah.
Secara geografis, Barus berada di titik tengah antara kawasan pantai barat dan dataran tinggi Tapanuli. Letaknya yang tidak jauh dari daerah wisata Danau Toba, hanya sekitar dua jam perjalanan ke Parapat via Silangit, menjadi nilai tambah. Hal ini membuka peluang pariwisata pemerintahan, di mana ibukota juga berperan sebagai simpul promosi destinasi wisata unggulan.
Jika Barus menjadi ibukota, wilayah Dolok Sanggul di Humbang Hasundutan diperkirakan akan tumbuh sebagai kawasan penyangga yang berkembang pesat, layaknya Berastagi di sekitar Medan saat ini. Dengan udara sejuk dan tanah subur, Dolok Sanggul bisa menjadi pusat agropolitan dan hunian elit bagi kawasan ibukota baru.
Kota Barus saat ini sudah memiliki fasilitas perkantoran pemerintah, rumah sakit, pelabuhan, dan kawasan pemukiman yang bisa dikembangkan. Revitalisasi kawasan pelabuhan dan heritage site juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Peninggalan sejarah seperti Makam Mahligai, kompleks pemakaman tua pendakwah Islam, dan situs perniagaan kuno bisa diintegrasikan dalam konsep kota sejarah modern.
Dari aspek sosial, masyarakat Barus dikenal multikultural, terdiri dari berbagai etnis seperti Batak, Minangkabau, Aceh, dan Nias. Keragaman ini menjadi modal sosial penting bagi sebuah ibukota provinsi yang idealnya inklusif dan terbuka.
Potensi sumber daya alam Barus juga menjanjikan. Wilayah ini memiliki hasil laut melimpah, perkebunan kelapa, cengkeh, kopi, dan hasil hutan non-kayu yang bisa menopang perekonomian daerah; seperti kemenyan. Jika menjadi ibukota, Barus diperkirakan akan menarik investasi di bidang logistik, perdagangan, dan pariwisata.
Para akademisi dan pegiat budaya diharapkan dapat mendukung gagasan ini karena akan mengembalikan kejayaan Barus sebagai kota pelabuhan dunia. Selain itu, pemindahan ibukota provinsi ke wilayah barat Sumatera Utara dianggap bisa mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antara pesisir barat dan pantai timur.
Wacana ini seharusnya mulai menjadi bahan diskusi di DPRD Sumatera Utara. Beberapa anggota dewan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga didorong untuk menggelar studi kelayakan pemindahan ibukota ke Barus. Langkah ini dinilai strategis sebagai bagian dari penyusunan rencana induk pemekaran provinsi.
Jika pemekaran Sumatera Utara benar-benar terealisasi, keberadaan Barus sebagai ibukota baru akan menciptakan pusat pemerintahan yang memiliki nilai sejarah, keunggulan geografis, dan aksesibilitas yang memadai. Kota ini juga dapat berperan sebagai penghubung strategis antarprovinsi, khususnya dengan Aceh Singkil dan Nias.
Dengan status ibukota, Barus akan memperoleh prioritas pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana pemerintahan. Hal ini tentu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Apalagi letak Barus yang dekat dengan kawasan wisata bahari dan sejarah menjadi peluang ekonomi baru.
Ke depan, Barus berpotensi menjadi pusat kebudayaan pesisir Sumatera sekaligus destinasi wisata sejarah unggulan. Festival budaya tahunan, seperti peringatan masuknya Islam pertama ke Nusantara melalui Barus, bisa menjadi agenda nasional. Hal ini akan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Secara geopolitik, Barus yang berada di pesisir barat berperan penting sebagai titik pertahanan strategis di Selat Hindia. Keberadaan pelabuhan dan bandara akan mendukung mobilisasi logistik dan keamanan di wilayah barat Sumatera Utara.
Kini, tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat dan proses politik di DPR RI untuk merealisasikan pemekaran provinsi dan penetapan ibukota. Jika Barus terpilih, sejarah akan berulang, di mana kota pelabuhan kuno ini kembali menjadi pusat kekuasaan di pesisir Sumatera.
Masyarakat Barus tentunya akan menyambut positif wacana ini. Warga lokal akan bangga jika pemerintah serius mengkaji dan memperjuangkan gagasan tersebut. Harapannya, Barus bisa bangkit kembali bukan hanya sebagai kota sejarah, tapi juga sebagai pusat pemerintahan yang modern dan maju di masa depan.
Jika mengikut skenario Sumatera Utara dimekarkan menjadi lima provinsi; Sumatera Utara dengan ibukota di Medan, Sumatera Timur dengan ibukota Tanjung Balai, Sumatera Tenggara dengan ibukota Padangsidimpuan dan Nias dengan ibukota Gunung Sitoli maka Barus juga bisa menjadi pilihan pertama sebagai ibukota provinsi Tapanuli yang baru.
