Barisan Serba Guna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor Sumut menilai aksi massa pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) di DPRD Selasa (24/4) lalu, merupakan bentuk pemaksaan kehendak.
“Kelompok itu sudah berani merusak gedung dewan yang merupakan simbol-simbol pemerintahan dan memaksa Ketua DPRD menandatangani rekomendasi pembentukan Protap. Ini tak bisa dibiarkan,” ujar Komandan Banser GP Ansor Sumut Raidir Sigalingging SE di markasnya Jalan Amir Hamzah Medan, Kamis (26/4).
Menurut Raidir, aksi brutal pendukung Protap harus dilawan secara bersama-sama oleh masyarakat Sumut. Khusus umat Islam diimbau merapatkan barisan menghadapi kemungkinan terburuk, terutama kecenderungan kelompok pendukung Protap menjadikan oknum beragama Islam sebagai tameng melegalkan aksi brutal itu.
"Kita melihat ada upaya sistematis dan gerakan tersembunyi di balik aksi brutal pendukung Protap itu. Termasuk upaya salah satu pihak yang seolah mengeksploitir kehadiran massa beragama Islam dalam aksi itu, dengan target agar publik memahami aksi itu melibatkan umat Islam," kata Galingging.
Galingging yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batak Islam (P3MBI) meminta aparat kepolisian menindak tegas oknum yang bertindak anarkis dalam aksi brutal pendukung Protap.
"Siapa saja yang terbukti ikut merusak gedung DPRD Sumut dan ikut memprovokasi massa hingga menjadi beringas, harus ditangkap. Jika tidak, bukan tidak mungkin kelompok tersebut merasa paling berkuasa dan seenaknya memaksakan kehendak," ujar putra Dolok Sanggul Kecamatan Humbang Hasundutan itu.
Dalam pandangan Galingging, sikap aparat kepolisian yang cenderung membiarkan aksi brutal pendukung Protap di gedung DPRD Sumut juga pantas dipertanyakan. Karena selama ini, pihak kepolisian cenderung garang menghalau pengunjukrasa ketika menuntut hak-haknya di gedung dewan.
Kepolisian, katanya, sangat diskriminatif dalam menangani aksi unjukrasa, seperti sikap tegas saat komponen masyarakat berunjukrasa di gedung dewan memprotes Gubsu Rudolf M Pardede yang tidak memiliki ijazah. Termasuk saat memprotes kasus lain yang berbau sara. Aparat kepolisian sangat tegas dengan mengerahkan pasukan anti huru-hara.
“Tapi saat pendukung Protap beringas merusak gedung dewan dan memaksa Ketua DPRD menandatangani rekomendasi Protap, aparat kepolisian tenang-tenang saja,” katanya.
Banser Ansor Sumut, kata Galingging, mengajak segenap umat Islam di Sumut tetap waspada dengan gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok tertentu dengan dalih membentuk Protap.
"Rapatkan barisan dan selalu siaga. Jika sewaktu-waktu ada masalah serius menyangkut keselamatan umat, kita harus bertindak menjaga simbol-simbol negara, kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kehormatan bangsa dan umat," katanya.
Sumber:
Harian Global
Selanjutnya
Mau Belajar Aksara Batak?? Klik Di sini
“Kelompok itu sudah berani merusak gedung dewan yang merupakan simbol-simbol pemerintahan dan memaksa Ketua DPRD menandatangani rekomendasi pembentukan Protap. Ini tak bisa dibiarkan,” ujar Komandan Banser GP Ansor Sumut Raidir Sigalingging SE di markasnya Jalan Amir Hamzah Medan, Kamis (26/4).
Menurut Raidir, aksi brutal pendukung Protap harus dilawan secara bersama-sama oleh masyarakat Sumut. Khusus umat Islam diimbau merapatkan barisan menghadapi kemungkinan terburuk, terutama kecenderungan kelompok pendukung Protap menjadikan oknum beragama Islam sebagai tameng melegalkan aksi brutal itu.
"Kita melihat ada upaya sistematis dan gerakan tersembunyi di balik aksi brutal pendukung Protap itu. Termasuk upaya salah satu pihak yang seolah mengeksploitir kehadiran massa beragama Islam dalam aksi itu, dengan target agar publik memahami aksi itu melibatkan umat Islam," kata Galingging.
Galingging yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batak Islam (P3MBI) meminta aparat kepolisian menindak tegas oknum yang bertindak anarkis dalam aksi brutal pendukung Protap.
"Siapa saja yang terbukti ikut merusak gedung DPRD Sumut dan ikut memprovokasi massa hingga menjadi beringas, harus ditangkap. Jika tidak, bukan tidak mungkin kelompok tersebut merasa paling berkuasa dan seenaknya memaksakan kehendak," ujar putra Dolok Sanggul Kecamatan Humbang Hasundutan itu.
Dalam pandangan Galingging, sikap aparat kepolisian yang cenderung membiarkan aksi brutal pendukung Protap di gedung DPRD Sumut juga pantas dipertanyakan. Karena selama ini, pihak kepolisian cenderung garang menghalau pengunjukrasa ketika menuntut hak-haknya di gedung dewan.
Kepolisian, katanya, sangat diskriminatif dalam menangani aksi unjukrasa, seperti sikap tegas saat komponen masyarakat berunjukrasa di gedung dewan memprotes Gubsu Rudolf M Pardede yang tidak memiliki ijazah. Termasuk saat memprotes kasus lain yang berbau sara. Aparat kepolisian sangat tegas dengan mengerahkan pasukan anti huru-hara.
“Tapi saat pendukung Protap beringas merusak gedung dewan dan memaksa Ketua DPRD menandatangani rekomendasi Protap, aparat kepolisian tenang-tenang saja,” katanya.
Banser Ansor Sumut, kata Galingging, mengajak segenap umat Islam di Sumut tetap waspada dengan gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok tertentu dengan dalih membentuk Protap.
"Rapatkan barisan dan selalu siaga. Jika sewaktu-waktu ada masalah serius menyangkut keselamatan umat, kita harus bertindak menjaga simbol-simbol negara, kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kehormatan bangsa dan umat," katanya.
Sumber:
Harian Global
Selanjutnya
Mau Belajar Aksara Batak?? Klik Di sini