Pembentukan Board of Peace untuk mengelola Gaza pascakonflik menimbulkan kontroversi internasional yang cukup besar. Badan ini diperkenalkan sebagai forum internasional yang bertugas mengawasi transisi, stabilisasi, dan pendanaan wilayah yang hancur akibat perang. Struktur ini diumumkan pada awal 2026 dan menjadi sorotan karena susunan anggotanya dianggap tidak representatif bagi rakyat Palestina.
Anggota Board of Peace sebagian besar berasal dari tokoh global, diplomat, dan pebisnis internasional. Nama-nama seperti Tony Blair, Jared Kushner, dan beberapa pengembang properti serta mantan CEO institusi keuangan muncul sebagai anggota yang akan memimpin forum ini. Tidak ada satu pun wakil Palestina di jajaran utama badan tersebut, meskipun lembaga ini secara resmi mengurusi masa depan Gaza.
Kritik terhadap susunan ini muncul dari berbagai aktivis dan pengamat internasional. Mereka menilai bahwa absennya perwakilan Palestina menunjukkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah yang secara langsung menjadi korban konflik. Banyak pihak menyoroti bahwa badan ini tampak lebih mewakili kepentingan global atau negara donor daripada rakyat Gaza.
Beberapa kritik bahkan menyebut anggota Board sebagai figur kontroversial. Julukan seperti “war criminal” atau penekanan pada status miliarder dan pengembang properti diberikan karena beberapa anggota pernah terlibat dalam kebijakan yang dipandang merugikan Palestina atau konflik di masa lalu. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa lembaga tersebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik daripada keadilan kemanusiaan.
Di sisi lain, struktur Board of Peace bukanlah lembaga administratif yang langsung menjalankan pemerintahan Gaza sehari-hari. Tugas utama badan ini adalah merancang kerangka pendanaan, mengawasi rekonstruksi, dan memastikan stabilitas politik. Badan ini lebih bersifat strategis dan diplomatis, sementara pelaksanaan administratif tetap berada di tangan warga Palestina.
Untuk tujuan administrasi sehari-hari, dibentuk pula National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Komite ini dipimpin oleh Ali Sha’ath dan terdiri dari warga Palestina, termasuk teknokrat, profesional, dan tokoh masyarakat. Mereka bertugas menjalankan pemerintahan lokal, mengatur layanan sipil, dan memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang.
NCAG juga mengelola berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Semua keputusan operasional di wilayah Gaza berada di bawah komite ini, sehingga rakyat Gaza tetap memiliki wakil dalam pengelolaan sehari-hari. Pendanaan untuk kegiatan administratif NCAG bersumber dari bantuan internasional yang dikoordinasikan melalui Board of Peace.
Kritik muncul karena publik menilai skema ini tetap terlihat timpang. Sementara rakyat Palestina memiliki komite administratif, pengawasan pendanaan dan kebijakan strategis berada di tangan tokoh internasional yang tidak berasal dari Gaza. Hal ini menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab moral atas kehancuran Gaza masih diabaikan.
Isu moral inilah yang sering disorot media sosial. Banyak pengamat menilai bahwa Board of Peace terlihat seperti pihak yang “membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Israel” tanpa menuntut pertanggungjawaban langsung dari pelaku konflik. Narasi ini menimbulkan kemarahan dan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat internasional yang peduli Palestina.
Kritikus menekankan bahwa absennya wakil Palestina di badan strategis ini dapat mereduksi legitimasi pengambilan keputusan. Mereka khawatir keputusan yang diambil lebih menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik negara donor daripada kepentingan rakyat Gaza yang menjadi korban langsung.
Meski begitu, tujuan pembentukan Board of Peace dinilai pragmatis oleh beberapa negara. Forum ini dimaksudkan untuk mencegah kekacauan total di Gaza, menghindari konflik lanjutan, dan menjaga stabilitas regional. Pihak internasional menilai intervensi semacam ini lebih aman daripada membiarkan wilayah yang hancur jatuh ke kekuasaan faksi bersenjata.
Pendanaan yang disiapkan untuk rekonstruksi dan administrasi Gaza juga berasal dari mekanisme internasional. Proposal awal menyebut angka miliaran dolar yang berasal dari donor global, termasuk negara Arab, Uni Eropa, dan organisasi internasional. Dana ini tidak bersumber dari Israel, meskipun Israel tetap mengontrol perbatasan dan akses keamanan.
Israel tidak menyalurkan anggaran langsung ke komite administrasi Gaza. Perannya terbatas pada keamanan dan pengawasan logistik, sementara pengelolaan sipil dan pendanaan sepenuhnya berada di tangan warga Palestina dan lembaga internasional. Hal ini sengaja dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Gaza dalam proses administrasi.
Kritik keras terhadap struktur ini sering disuarakan oleh aktivis pro-Palestina. Mereka menilai bahwa skema ini lebih menekankan stabilitas daripada keadilan, sehingga muncul kesan bahwa korban konflik, yaitu warga Gaza, masih dibebani moral akibat kehancuran yang mereka alami.
Pengamat internasional menekankan bahwa meski absennya wakil Palestina di Board of Peace kontroversial, mekanisme ini tetap penting untuk menghindari krisis kemanusiaan yang lebih parah. Tanpa pendanaan dan koordinasi internasional, layanan dasar di Gaza seperti air, listrik, rumah sakit, dan sekolah akan sulit dipulihkan.
Di mata publik Palestina, skema dua badan ini — Board of Peace dan NCAG — menimbulkan dilema moral. Mereka mengakui perlunya dukungan internasional, tetapi absennya pengaruh rakyat Gaza dalam badan strategis tetap menjadi titik ketegangan politik dan sosial.
Kritik dari media sosial seperti cuitan yang menyebut Board “tidak memiliki satu pun anggota Palestina” menekankan rasa ketidakadilan. Cuitan itu juga menyoroti latar belakang anggota yang kontroversial dan menyuarakan kekecewaan moral, menegaskan bahwa banyak pihak melihat proses ini sebagai “membersihkan kekacauan pihak lain” tanpa keadilan.
Sementara itu, NCAG bekerja keras menjalankan administrasi sipil, menyediakan layanan dasar, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Komite ini memastikan bahwa rakyat Palestina tetap menjadi pengelola kehidupan sehari-hari, meskipun pengawasan strategis berada di tangan forum internasional.
Pakar politik Timur Tengah menilai model ini mirip dengan pola yang muncul di Irak, Afghanistan, dan Libya, di mana pelaku konflik jarang memikul tanggung jawab langsung, dan masyarakat internasional mengambil alih peran stabilisasi.
Ke depan, keberhasilan pengelolaan Gaza akan sangat tergantung pada kolaborasi antara NCAG yang mewakili rakyat Palestina dan Board of Peace yang mengatur pendanaan serta stabilitas strategis. Kedua lembaga ini harus seimbang agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan dan tetap menjaga legitimasi di mata warga Gaza.
Kasus Gaza menjadi contoh nyata dilema geopolitik: bagaimana memulihkan wilayah yang hancur akibat konflik besar tanpa menghadirkan keadilan penuh bagi korban langsung. Pertanyaannya tetap: stabilitas atau keadilan yang lebih diutamakan, sementara rakyat Gaza menanggung trauma perang dan kerusakan infrastruktur.
Pada akhirnya, kontroversi Board of Peace menegaskan satu hal: proses pemulihan pascakonflik adalah kombinasi antara diplomasi global, pendanaan internasional, dan representasi lokal. Bagaimana ketiga elemen ini diseimbangkan akan menentukan masa depan Gaza dalam jangka panjang.
